PHK Massal di Tambang Nikel Lumpuhkan Ekonomi Daerah, UMKM Gulung Tikar

waktu baca 2 menit
Anggota DPRD Morowali Utara, Arman Purnama Marunduh. (foto : ist)

Diksi.net, Morowali Utara – Berhentinya aktivitas sejumlah perusahaan tambang nikel di Kabupaten Morowali Utara (Morut) telah memicu dampak domino yang serius terhadap perekonomian daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat mengakui, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal karyawan tambang langsung melumpuhkan daya beli masyarakat dan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Berhentinya aktivitas perusahaan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan,” kata anggota DPRD Morowali Utara, Arman Purnama Marunduh, saat dihubungi, Minggu (19/4/2026).

Menurut Arman, begitu PHK terjadi, roda perekonomian langsung terhenti. Kos-kosan menjadi sepi, daya beli masyarakat merosot tajam, dan banyak UMKM yang terpaksa tutup. Daerah lingkar tambang seperti Bunta, Tompira, hingga Bungintimbe sangat bergantung pada perputaran uang dari para karyawan perusahaan.

BACA JUGA :  Dorong Kemandirian Ekonomi, Perempuan Rio Mukti Ikuti Pelatihan dan Pengelolaan

“Gaji karyawan hanya cukup untuk kebutuhan dasar seperti sewa kos, biaya keluarga, dan transportasi. Hampir tidak ada sisa untuk konsumsi di luar. Akibatnya, banyak UMKM yang tutup,” ujarnya.

Arman juga menyoroti minimnya kontribusi industri tambang nikel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia membandingkan dengan Kabupaten Morowali yang memiliki objek dan industri tambang relatif sama.

BACA JUGA :  Gubernur Sulteng Audiensi dengan PLN Selesaikan Krisis Listrik di Morowali Utara

“Pendapatan asli daerah Morowali Utara hanya sekitar Rp240 miliar, sedangkan Morowali sudah lebih dari satu triliun. Ini sangat kontras,” ungkap Arman.

Pernyataan legislator tersebut sejalan dengan keluhan pelaku UMKM di lingkar tambang. Muhammad Arif, pedagang ayam potong di Desa Towara, Kecamatan Petasia Timur, mengatakan usahanya kini hanya bertahan dari sisa-sisa aktivitas karyawan yang masih bekerja.

Sebelum gelombang PHK, Arif mampu menjual 10–15 ekor ayam potong per hari dengan harga Rp75.000 per ekor. Kini, hanya laku 1–2 ekor saja, itu pun dijual lebih murah Rp70.000 per ekor.

BACA JUGA :  Komisi II DPRD Sulteng Inisiasi Raperda Penyelenggaraan Labuh Jangkar untuk Tingkatkan PAD

Sementara itu, Carolina, pedagang buah, sayur, dan rempah di lokasi yang sama, terpaksa menutup usahanya setelah enam tahun berjalan.

“Usaha saya tutup enam bulan terakhir karena tidak ada pembeli. Dulu pendapatan harian bisa Rp2–3 juta dengan keuntungan bersih Rp500 ribu. Sekarang perusahaan tutup, usaha kami juga ikut tutup,” cerita Carolina.

Ia menambahkan, sektor lain yang turut terdampak adalah jasa catering makanan dan minuman yang biasa memasok ke dalam area perusahaan tambang.

Moh. Sharfin
Reporter

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *