Daerah  

Ground Breaking Huntap Tondo II Beserta Infrastruktur Penunjang

Lima tahun pasca bencana alam melanda Palu, Sigi dan Donggala, Ribuan warga masih menunggu hunian yang dijanjikan oleh pemerintah setempat belum terwujudkan. Masih ada seribuan lebih penyintas yang hingga saat ini belum mendapatkan huntap. (Foto : Pemkot Palu).

Diksi.Net, Palu –  Lima tahun pasca bencana alam melanda Palu, Sigi dan Donggala, Ribuan warga masih menunggu hunian yang dijanjikan oleh pemerintah setempat belum terwujudkan. Masih ada seribuan lebih penyintas yang hingga saat ini belum mendapatkan huntap.

Sementara itu Walikota Palu Hadianto Rasyid mengatakan bahwa keterlambatan pembangunan Huntap di Kota Palu disebabkan  lahan yang bersengketa dengan masyarakat, Namun hal itu akhirnya dapat diselesaikan dengan konsolidasi tanah oleh pemerintah dan warga.

Wali Kota Palu Hadianto Rasyid menghadiri Groundbreaking Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II pada Kamis, 05 Januari 2023 di Kelurahan Tondo, Kota Palu.

“melalui tanggungjawab yang diberikan kepada Wapres kepada saya terkait dengan penyelesaian sengketa dengan masyarakat, solusi yang kami berikan dapat diterima baik oleh masyarakat lewat program Konsolidasi Tanah (KT) yang mendapat dukungan dari Kementerian ATR/BPN baik di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu,” ujar Walikota Palu, kamis (5/01/2023) kemarin. 

BACA JUGA :  Wali Kota Palu Tegaskan Komitmen Pengusaha Tambang MBLB

Ia mengatakan program konsolidasi tanah berjalan dengan baik, sehingga mendapat kepercayaan dari masyarakat sehingga masalah sengketa lahan dapat diselesaikan. 

Adapun jumlah Huntap Tondo II yang akan dibangun berjumlah sekitar 1.050 unit beserta  dengan infrastruktur permukiman yang ada di kawasan tersebut

“Alhamdulillah win-win solution yang ditawarkan Pemerintah kepada masyarakat, saat ini dalam proses,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, khusus konsolidasi tanah di Kelurahan Tondo untuk RTRW dan RDTR Kota Palu telah mendapatkan Persub dari Kementerian ATR/BPN, sehingga Pemerintah Kota Palu telah memasukkan perencanaan kota baru sebagai kota mitigasi Kota Palu kedepan yang berada di kawasan Tondo II.

“Di kawasan tersebut mengakomodir Konsolidasi Tanah yang kita berikan sebagai win-win solusi kepada masyarakat Tondo agar masyarakat setempat dapat menerima ganti atas hak yang diklaim oleh masyarakat bahwa mereka memiliki klaim atas tanah ini,” jelasnya.

BACA JUGA :  Ajang Kolaborasi dan Pengembangan Kepemimpinan Generasi Muda  

Ia mengatakan, bahwa Bank Dunia sejak awal menekankan kepada pemerintah bukan hanya Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah Daerah Bank Dunia tidak menginginkan adanya perselisihan atau apapun dalam proses pembangunan Huntap ini.

Oleh karena itu, katanya Pemerintah Kota Palu bersandar dengan dukungan dari Gubernur Sulawesi Tengah, kemudian melakukan langkah dan upaya yang bisa diterima baik oleh semua pihak. 

Lebih lanjut, Walikota mengungkapkan, pemda memiliki hutang kepada masyarakat terkait dengan penyelesaian klaim atas lahan ini, sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan jangan sampai hal ini terlewatkan dan terlupakan.

“Pemerintah terkhusus Pemerintah Kota Palu memiliki tanggung jawab atas penyelesaian lahan yang berada di wilayah Tondo maupun Talise. Hal ini juga menjadi jawaban kepada masyarakat, bahwa Pemerintah tidak akan mengelabui masyarakat. Pemerintah akan menyelesaikan semua proses, hanya perlu dipahami bahwa proses ini memiliki mekanisme yang harus dilewati,” jelasnya. 

BACA JUGA :  KAHMI Peduli Bagikan 1.150 Paket Sembako di Huntap Sigi

Wali Kota mengatakan perlu menjadi catatan bersama bahwa ketika kita menginginkan pertumbuhan yang baik di kota ini, maka salah satu unsur penguatnya adalah kepastian hukum. Dengan kepastian hukum yang ada, maka akan dapat menjamin siapapun berinvestasi aman dan baik di Kota Palu.

Ia berharap kualitas baik infrastruktur maupun Huntap memiliki kualitas sebagaimana yang diharapkan dan distandarkan oleh pihak Kementerian PUPR.

“Kami juga berharap fasilitas pendukung dapat selesai dalam waktu bersamaan. Karena terkadang yang menjadi penghambat masyarakat kita untuk bisa menghuni hunian yang sudah disiapkan dikarenakan masalah lain seperti lambatnya air yang masuk dan lainnya,” harapnya.