Pengamanan Teknis Pemilu Harus Sempurna untuk Hindari Implikasi Politik
Diksi.net, Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan kepada seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kesiapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Presiden menyatakan bahwa KPU harus siap melaksanakan Pemilu 2024 yang dianggap lebih kompleks agar dapat berjalan dengan jujur dan adil.
“Dengan tersisa 45 hari menjelang Pemilu 2024, waktu sudah sangat dekat, semua pihak harus bersiap. Pemilu tahun 2024 ini sangat kompleks karena melibatkan berbagai tingkatan, termasuk Pilpres, DPR, DPD, di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Presiden dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 untuk Memastikan Kesiapan Pemilu 2024, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (30/12/2023).
Presiden menyoroti kompleksitas Pemilu 2024, yang mencakup lebih dari 204 juta pemilih tersebar di 38 provinsi. Selain itu, pesta demokrasi ini juga melibatkan 18 partai politik nasional dan 6 partai lokal di Aceh.
“Tidak dapat diabaikan seberapa kompleksnya Pemilu kita kali ini; sangat kompleks,” tambahnya.
Ia mengajak seluruh anggota KPU untuk menjalankan Pemilu dengan sebaik mungkin, memastikan semua aspek diatur dengan baik agar terhindar dari kesalahan.
“Kita harus memastikan tata kelola yang baik, kesiapan petugas, ketersediaan logistik, distribusi logistik, serta kesiapan sistem dan teknologi. Tidak boleh ada yang tercecer, semuanya harus berjalan dengan baik, termasuk aspek teknisnya,” tegas Presiden.
Presiden juga menekankan pentingnya memperhatikan detail, mengingat kelalaian teknis dapat berdampak politis dan mengganggu kondusivitas serta legitimasi Pemilu.
“Dalam era digital ini, saya mengimbau agar penggunaan sistem informasi dan perangkat pendukung Pemilu harus berfungsi dengan baik, demi menghindari peretasan. Sedikit kelalaian dapat berdampak pada kepercayaan masyarakat, dan ini harus dijaga,” ujarnya.
Presiden RI mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 agar berjalan lancar. Selain itu, Presiden menekankan agar jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tetap menjaga netralitasnya.
“Aparat negara harus mendukung penyelenggaraan Pemilu, termasuk bantuan pengiriman logistik ke daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau. Ini dapat dibantu oleh aparat negara, baik TNI maupun Polri,” ungkap Presiden.
Menanggapi hak pilih warga negara, Jokowi meminta agar KPU memastikan keberlanjutan hal tersebut, serta melayani pemilih tanpa diskriminasi. Presiden juga meminta agar KPU dapat mengedukasi pemilih agar dapat membuat pilihan dengan cerdas.
“Jangan terpengaruh hoaks, terutama yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. Edukasi politik harus dilakukan secara massif, bukan hanya tentang tahapan Pemilu tetapi juga untuk mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas,” tandasnya.
