Diksi.net, New York – Dalam Sidang Terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang membahas isu Timur Tengah dan Palestina pada Senin (20/1), Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Ch. Nasir, menyerukan tindakan nyata dari DK PBB untuk mengakhiri penderitaan rakyat Palestina pasca tercapainya gencatan senjata antara Israel dan Hamas.
“Kami menyambut baik tercapainya gencatan senjata di Gaza, tetapi ini seharusnya menjadi langkah awal menuju perdamaian di Timur Tengah,” ujar Wamenlu RI.
Ia menyesalkan bahwa kesepakatan tersebut baru terwujud setelah puluhan ribu korban jiwa berjatuhan. Wamenlu menegaskan, DK PBB harus memastikan seluruh fase kesepakatan ini dijalankan untuk menghentikan siklus kekerasan yang terus berulang.
Dalam pernyataannya, Wamenlu RI menyoroti dua fokus utama yang harus dilakukan pasca gencatan senjata. Pertama, mengatasi krisis kemanusiaan di Gaza. Ia menyerukan agar bantuan kemanusiaan segera disalurkan tanpa hambatan, sejalan dengan seruan Sekretaris Jenderal PBB. Wamenlu juga mendesak agar blokade 18 tahun yang telah melumpuhkan perekonomian Gaza dicabut, serta memulai upaya rekonstruksi wilayah tersebut.
“Peran UNRWA sangat penting dalam langkah ini. DK PBB harus melindungi UNRWA dari segala ancaman dan kampanye disinformasi yang melemahkan perannya,” tegas Wamenlu RI.
Kedua, mengembangkan solusi politik yang komprehensif untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina melalui solusi dua negara. Menurut Wamenlu, solusi dua negara adalah satu-satunya jalan untuk masa depan yang adil bagi kedua pihak. Ia memperingatkan bahwa alternatif lain hanya akan melahirkan apartheid dan penindasan.
Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk mendorong dialog yang tulus guna mengatasi akar masalah kolonialisme dan ketidakadilan sejarah yang menimpa Palestina. Dalam hal ini, Indonesia akan berperan aktif dalam High Level International Conference on the Implementation of the Two-State Solution pada Juni mendatang, sebagai langkah konkret menuju perdamaian yang abadi.
Di akhir pernyataannya, Wamenlu RI mendesak DK PBB untuk membuktikan relevansinya di tengah kompleksitas situasi global saat ini. Ia menyerukan reformasi DK PBB untuk mengakhiri kebuntuan yang sering terjadi, terutama yang melibatkan anggota tetap.
“Sejarah akan mencatat apakah DK PBB mampu bangkit menghadapi tantangan atau malah kehilangan relevansinya,” pungkasnya.
Partisipasi aktif Indonesia dalam sidang ini menunjukkan komitmen kuat terhadap perjuangan bangsa Palestina. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu awal bulan ini.
Sidang ini juga dihadiri oleh tujuh negara di tingkat menteri, termasuk Palestina, yang semakin meneguhkan perhatian tinggi terhadap isu ini dari berbagai kawasan dunia.
