Imelda Dorong Kesetaraan Gender untuk Pembangunan Inklusif
Diksi.net, Palu – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Palu untuk mengintegrasikan isu kesetaraan gender dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2030.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan Review Awal RPJMD dan Penguatan Integrasi Gender yang berlangsung di Hotel Best Western Coco, Kota Palu, pada Senin (16/06/2025).
Imelda menekankan bahwa integrasi gender dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan Renstra adalah langkah krusial untuk menentukan arah pembangunan Kota Palu. “Kita berkumpul untuk memastikan isu gender menjadi arus utama dalam perencanaan pembangunan. Ini bukan hanya tanggung jawab satu dinas, tetapi seluruh sektor di Kota Palu,” ujarnya.
Data pembangunan menunjukkan adanya ketimpangan gender yang signifikan. Keterwakilan perempuan di DPRD Kota Palu masih stagnan di angka 11 persen, sementara jumlah pekerja perempuan di sektor pemerintah dan swasta juga lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Untuk mengatasi hal ini, Pemerintah Kota Palu menargetkan penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) hingga 0,14 pada akhir periode RPJMD 2030, sekaligus meningkatkan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Wakil Wali Kota menegaskan bahwa pengarusutamaan gender harus menjadi pendekatan utama di semua tingkatan pemerintahan. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada kesetaraan gender, tetapi juga inklusi kelompok rentan, yang harus terintegrasi dengan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan perlindungan sosial.
“Pembangunan berperspektif gender harus holistik agar dampaknya terukur secara nyata,” tambah Imelda.
Koordinasi lintas sektor, baik dengan pemerintah pusat maupun lembaga non-pemerintah, menjadi kunci untuk memastikan perencanaan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Imelda juga mengajak peserta untuk memetakan isu dan menganalisis masalah berdasarkan konteks lokal.
“Isu gender bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan lokalitas. Solusinya harus berbasis data dan relevan dengan kebutuhan masyarakat Palu,” tuturnya.
Pemerintah Kota Palu berkomitmen menjadikan RPJMD yang responsif gender sebagai prioritas, dengan tujuan menjadikan Palu sebagai pionir pembangunan inklusif dan berkeadilan.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun tidak hanya berdampak positif, tetapi juga adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” tegas Imelda.
