Bank Sulteng Tumbuh Sehat, Pemprov Raup Dividen Rp52 Miliar

waktu baca 2 menit
Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie. (Foto : Bank Sulteng).

Diksi.net, Palu – PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah (Bank Sulteng) terus berbenah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, salah satunya melalui digitalisasi guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami terus berupaya melakukan perbaikan dan pengembangan layanan, terutama dalam hal digitalisasi,” ujar Direktur Utama Bank Sulteng, Ramiyatie, saat mendampingi kunjungan spesifik Komisi II DPR RI di Palu, Rabu (7/5/2025).

BACA JUGA :  Ikahi Parigi dukung gerakan aksi solidaritas hakim Indonesia

Ramiyatie menjelaskan bahwa sebagai BUMD milik Pemprov Sulawesi Tengah dan pemerintah kabupaten/kota, Bank Sulteng turut berkontribusi terhadap pendapatan daerah lewat dividen.

“Pada tahun 2024, Bank Sulteng menyetor dividen sebesar Rp52 miliar kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,” ucap Dirut Bank Sulteng.

WalaupunPemerintah Kota Palu belum memanfaatkan Bank Sulteng secara maksimal, namun sebagai salah satu daerah pemilik saham penkot turut mendapatkan deviden di tahun 2024

BACA JUGA :  ROA Hadirkan Produk Berbasis Kelapa Pada Launching New PLUT

“Meski belum dimanfaatkan secara optimal, Kota Palu sebagai pemegang saham tetap menerima dividen sebesar Rp5 miliar,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan kembali membangun komunikasi dengan Pemerintah Kota Palu untuk mendorong optimalisasi layanan dan kolaborasi ke depan.

“Saya sudah bertemu dengan Wakil Wali Kota Palu setelah pertemuan di kantor gubernur,” tambahnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan bahwa Bank Sulteng menjadi satu-satunya BUMD milik Pemprov Sulawesi Tengah yang berstatus sehat. Sementara itu, sejumlah BUMD lainnya dinilai kurang sehat dan merugi.

BACA JUGA :  Bank Sulteng Tegaskan Proses Pencairan Dana Sesuai Prosedur

“Kami sedang menyusun regulasi bersama Kemendagri agar BUMD tidak lagi menjadi beban daerah, tetapi justru menjadi stimulus penggerak APBD. Mungkin ada yang harus dibubarkan, daripada harus menjadi beban dan penyakit daerah,” tegas Rifqinizamy.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *