Angka Kemiskinan Palu 5,26 Persen, Pemkot Tetap Kejar Penurunan Signifikan
Diksi.net, Palu – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, memimpin rapat kerja penanggulangan kemiskinan serta percepatan pencegahan dan penurunan stunting tahun 2026. Rapat digelar di Ruang Auditorium Setda Kota Palu, Selasa (14/4/2026).
Rapat dihadiri Kepala Bappeda Kota Palu Ahmad Rijal Amra, serta diikuti jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perwakilan puskesmas, camat, dan lurah se-Kota Palu.
Dalam sambutannya, Imelda menegaskan bahwa penanganan stunting dan kemiskinan tidak boleh dilakukan secara terpisah. Kedua isu ini memiliki keterkaitan erat, sehingga memerlukan pendekatan terintegrasi dan sinergi seluruh pihak secara berkelanjutan.
“Upaya penanganan tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan membutuhkan sinergi seluruh pihak agar hasil yang dicapai lebih maksimal dan tepat sasaran,” ujar Imelda.
Wakil Wali Kota juga menyoroti pentingnya keakuratan data sebagai fondasi utama penyusunan kebijakan. Ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan data keluarga berisiko stunting benar-benar valid dan selalu diperbarui.
“Data yang akurat akan menentukan keberhasilan program. Karena itu, kita harus pastikan semua data yang digunakan benar-benar valid,” tegasnya.
Imelda mengingatkan agar rapat kerja ini tidak berhenti pada tataran wacana semata. Rapat harus menghasilkan langkah-langkah konkret yang segera dapat diimplementasikan di lapangan. Ia berharap seluruh OPD bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai target penurunan stunting dan kemiskinan di Kota Palu.
Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa angka kemiskinan Kota Palu pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,26 persen, salah satu yang terendah di Provinsi Sulawesi Tengah. Meski demikian, Pemerintah Kota Palu berkomitmen menurunkan angka tersebut lebih signifikan lagi pada tahun 2026.
Sebagai upaya penguatan koordinasi, Pemerintah Kota Palu menetapkan agenda rapat rutin setiap tanggal 10 setiap bulan untuk memantau progres penanganan kedua isu prioritas tersebut.
Dijelaskan pula bahwa indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) didasarkan pada tingkat pengeluaran rumah tangga, sementara Kementerian Sosial menggunakan pendekatan multidimensi dengan 37 variabel, termasuk akses air bersih, listrik, sanitasi, dan kondisi tempat tinggal.
Melalui rapat kerja ini, Pemerintah Kota Palu optimistis upaya penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, terukur, serta berkelanjutan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Palu.