Orang Tua Protes Kenaikan Biaya PKL SMK Negeri 2 Palu, DPRD Sulteng Turun Tangan
Diksi.net, Palu – Besarnya biaya yang dibebankan untuk keperluan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang diberlakukan di Sekolah Menegah Kejuruan (SMK) Negeri 2 Palu menuai aksi proters dari para orang tua atau wali siswa. Biaya yang begitu besar dinilai tidak seharusnya diberlakukan di sekolah negeri yang mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk keperluan peningkatan kualitas pendidikan.
“Biaya untuk keperluan PKL siswa tahun ini sangat berbeda jauh jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya biaya PKL hanya sebesar Rp250 ribu sedangkan tahun ini sudah mencapai Rp1 juta lebih. Hal ini yang membuat orang tua berkeberatan dan mendatangi Kantor DPRD Sulawesi Tengah,” ungkap salah satu orang tua siswa, Iqbal, senin (27/05/2024).
Kenaikan jumlah pembayaran untuk keperluan PKL para siswa dinilai terlalu tinggi dan tidak terjangkau bagi sebagian besar orang tua siswa. Sementara mereka memilih menyekolahkan anaknya di sekolah negeri dengan harapan dapat mengeyam pendidikan dan biaya yang terjangkau serta berkualitas. Selain itu, rincian pembiayaan PKL yang tinggi terkesan tidak terbuka dan transparan karena banyak orang tua dan wali siswa yang tidak mengetahui item apa saja yang masuk dalam pembiayaan PKL.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah, Yudiawati Vidiana mengatakan, sebelum pihaknya telah mengundang Kepala Sekolah dan setiap Wakil Kepala Sekolah untuk membahas pembiayaan PKL siswa SMK Negeri 2 Palu.
“Hasil pertemuan bersama Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala Sekolah, dari pembiayaan Rp1,2 lebih, turun menjadi Rp1 juta lebih dan sementara sudah turun hingga Rp790 ribu bagi anak-anak yang mampu. Sementara bagi anak yang menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejumlah 164 orang akan dirasionalisasikan kembali,” Kata Kadis Pendidikan Sulteng.
Ia melanjutkan, perbedaan biaya PKL tahun ini yang dinilai begitu besar dibandingkan tahun sebelumnya terletak pada biaya seragam sebagai bentuk identitas siwa di lokasi PKL nantinya, dan biaya asuransi yang merupakan masukan dari tempat siswa melaksanakan PKL nantinya. Biaya tamban lainnya yang menjadi faktor pembeda adalah adanya monitor yang akan dilakukan selama proses PKL para siswa.
Sementara itu, Sekertaris Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, I Nyoman Slamet, akan memanggil pihak sekolah dan orang tua siswa untuk membicarakn lebih lanjut perihal pembiayaan PKL para siswa dan kembali melakukan rasionalisasi untuk untuk besaran dana yang dibutuhkan.
“Kami akan memanggil secepatnya pihak sekolah dan orang tua siswa untuk membicarakan ini secara bersama-sama,” tutup Sekertaris Komisi IV DPRD Sulteng.
