Wali Kota Palu Ikuti Arahan Mendagri untuk Kendalikan Inflasi dan Jaga Stabilitas
Diksi.net, Palu – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, bersama Wakil Wali Kota, Imelda Liliana Muhidin dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Palu, mengikuti rapat virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Selasa (02/09/2025).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, membahas perkembangan situasi nasional terkini serta strategi pengendalian inflasi tahun 2025.
Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa sejak 25 Agustus 2025, tercatat 107 aksi demonstrasi di 32 provinsi, dipicu isu seperti tuntutan pembatalan kenaikan tunjangan DPR, desakan transparansi gaji, hingga penolakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Untuk menangani situasi ini, Presiden telah mengambil langkah strategis, termasuk menggelar rapat kabinet, bertemu tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), dan pimpinan lembaga tinggi negara.
Mendagri menekankan pentingnya deteksi dini oleh Forkopimda di daerah, memperkuat koordinasi pusat-daerah, serta membedakan demonstrasi damai dengan aksi yang berpotensi mengganggu ketertiban. Ia juga menginstruksikan kepala daerah untuk segera mengadakan rapat Forkopimda, melibatkan tokoh masyarakat, agama, dan ormas untuk menjaga situasi kondusif, serta menggelar doa bersama guna meredakan ketegangan.
Selain isu keamanan, Mendagri mengimbau pemerintah daerah mendukung program pro-rakyat, seperti Gerakan Pasar Murah (GPM), menunda acara seremonial mewah, menghindari perilaku “flexing” kemewahan pejabat, menunda perjalanan dinas ke luar negeri, dan memastikan kepala daerah tetap berada di wilayahnya. “Segera perbaiki fasilitas publik yang rusak akibat kerusuhan untuk menghindari trauma masyarakat,” tegas Tito.
Dalam upaya pengendalian inflasi, Mendagri meminta kerja sama dengan Bulog untuk distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta memastikan ketersediaan minyak goreng “Minyak Kita” bersama Kementerian Perdagangan.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Tengah pada 1 September 2025, inflasi year-on-year (y-on-y) Provinsi Sulawesi Tengah mencapai 4,02% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) 111,04. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tolitoli sebesar 5,70% (IHK 117,15), sementara Kota Palu mencatat inflasi terendah sebesar 2,98% (IHK 108,86). Inflasi month-to-month (m-to-m) Agustus 2025 sebesar 0,06%, dan inflasi year-to-date (y-to-d) mencapai 3,62%.
Komoditas penyumbang inflasi utama meliputi beras, bawang merah, ikan kembung, ikan cakalang, ikan selar, nasi dengan lauk, udang basah, ketimun, ikan katamba, dan terong. Sementara itu, komoditas penyumbang deflasi antara lain tomat, cabai rawit, cabai merah, bawang putih, daging ayam ras, dan minyak goreng. Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran menjadi penyumbang inflasi bulanan terbesar (0,74%, andil 0,06%), diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,17%, andil 0,02%), serta pendidikan (0,30%, andil 0,01%).
Pemerintah Kota Palu bersama Forkopimda menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti arahan Mendagri. Langkah-langkah strategis akan diambil untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus mengendalikan laju inflasi di Kota Palu dan Sulawesi Tengah. Upaya ini mencakup koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan serta implementasi program pro-rakyat untuk mendukung kesejahteraan masyarakat.
