Wapres Resmikan KPN Donggala

Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulteng. (Foto : ist).

Diksi.net, Donggala – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meresmikan Kawasan Pangan Nusantara (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Sulteng, Rabu (4/10).

KPN merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan Sulteng sebagai lumbung pangan.

KPN yang wapres resmikan berluas mencapai 1123 Hektar dengan luas efektif untuk ditanami 800 Hektar yang tersebar di 3 desa terdekat yakni Talaga, Sabang dan Kambayang.

“Kawasan Pangan Nusantara ini diproyeksikan dapat memberi nilai tambah bagi Sulawesi Tengah yang berkedudukan sebagai daerah penyangga IKN di Kalimantan Timur,” kata Gubernur Rusdi Mastura.

BACA JUGA :  Wali Kota Palu Tegaskan Komitmen Pengusaha Tambang MBLB

Di kesempatan itu gubernur juga memohon dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan jalan bypass Tambu-Kasimbar, pembangunan pelabuhan di Tambu serta pelabuhan di Kasimbar agar terkoneksi dengan KPN.

“Semoga dapat memicu pertumbuhan dan pemerataan ekonomi regional di Kawasan Timur Indonesia,” haral gubernur.

Sementara Wapres K.H Ma’ruf Amin dalam sambutannya menyambut baik peresmian KPN yang ikut menegaskan urgensi kawasan ini sebagai penyokong kebutuhan pangan IKN dengan Sulteng sebagai daerah penyangganya.

BACA JUGA :  JDIH Sumber Informasi dan Dokumen Hukum Bawaslu Palu

Untuk itu Ia menekankan pentingnya kerjasama multipihak supaya kehadiran KPN bisa optimal dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.

“Saya minta dilakukan kerja sama dan sinergitas multipihak, khususnya untuk mendukung suplai pangan di IKN,” imbuhnya.

Wapres juga berkesempatan menyerahkan simbolis peralatan pertanian, sertifikat lahan kepada petani dan menanam pohon durian varitas unggul jenis MK hortimart.

BACA JUGA :  Bawaslu Ajak Masyarakat untuk Lakukan Pengawasan Partisipatif

Turut mendampingi Wapres K.H. Ma’ruf Amin, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika dan beberapa deputi dari kementerian terkait.