Wagub Sulteng Dorong Kolaborasi Penanggulangan Kemiskinan
Diksi.net, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, membuka Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah 2025–2029, di Ruang Rapat Nagana Bappeda Sulteng, Kamis (7/11/2025).
Dalam sambutannya, Reny menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Program penetasan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujar Reny.
Wagub meminta para wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua TKPKD di masing-masing daerah memahami secara mendalam kondisi kemiskinan di wilayahnya dan memastikan solusi yang ditempuh tepat sasaran.
“Kenapa saya dan Pak Gubernur memprioritaskan Berani Sehat dan Berani Cerdas? Karena dua hal itu merupakan akar persoalan kemiskinan yang harus diselesaikan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui program 9 BERANI berkomitmen mendukung agenda nasional sesuai Nawacita Presiden, dalam mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tahun ini, kegiatan mengusung tema “Penguatan Kelembagaan TKPKD dan Kolaborasi Multi Pihak dalam Mendorong Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan melalui Transformasi Sosial, Ekonomi, Infrastruktur, dan Tata Kelola di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025.”
Tema tersebut menegaskan bahwa penurunan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi melalui pendekatan yang terpadu, sistematis, dan berkeadilan.
Berdasarkan data Maret 2025, tingkat kemiskinan di Sulawesi Tengah tercatat 10,92 persen atau sekitar 356,19 ribu jiwa. Meski menurun, angka itu masih di atas rata-rata nasional. Adapun kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 berada di angka 1,27 persen.
Reny berharap rakor ini menjadi momentum penyamaan langkah antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan.
“Mari kita bergandengan tangan untuk menetaskan kemiskinan secara maksimal dengan strategi yang jitu,” ujarnya.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Sulteng, Dr. Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari penyelarasan program prioritas nasional dan daerah sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Setelah pembukaan, acara dilanjutkan dengan penandatanganan Berita Acara Forum Konsultasi Publik Rancangan Pergub RPKD oleh 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
