Sulteng Catat 444 Izin Tambang Operasi Produksi, Wagub Tekankan Manfaat Berkelanjutan
Diksi.net, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat sebanyak 444 Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berada pada tahap operasi produksi. Jumlah izin yang signifikan ini mencerminkan besarnya potensi ekonomi daerah, sekaligus menekankan pentingnya pengelolaan pertambangan yang bertanggung jawab agar manfaatnya berkelanjutan bagi masyarakat.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny Lamadjido, merinci bahwa dari 444 izin tersebut, sebanyak 151 merupakan izin tambang mineral logam, sedangkan 293 izin lainnya adalah Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Menurutnya, besarnya jumlah izin tambang di Sulawesi Tengah mengindikasikan potensi ekonomi yang besar. Namun, potensi tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha agar aktivitas pertambangan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah.
“Keberhasilan pertambangan tidak cukup diukur dari besarnya produksi atau investasi, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat dan kemampuan memastikan sumber daya tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang,” kata Reny saat membuka Jambore Pertambangan Sulteng di Kota Palu, Selasa (22/9/2026).
Ia menekankan perlunya pergeseran paradigma dalam pengelolaan izin tambang.
Dari sekadar mengambil sumber daya alam, kegiatan pertambangan harus bertransformasi menjadi aktivitas yang menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh elemen masyarakat.
Aspek keselamatan kerja juga menjadi prioritas utama. “Keselamatan kerja juga tidak boleh dikompromikan demi mengejar target produksi,” tegasnya.
Reny meminta para Kepala Teknik Tambang (KTT) untuk secara aktif membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja. Budaya tersebut mencakup kepatuhan terhadap regulasi, profesionalisme, dan komitmen terhadap keberlanjutan.
“Tidak ada target produksi yang sebanding dengan satu nyawa manusia,” ujarnya, menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pekerja.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupaya menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja dengan perlindungan lingkungan serta pemerataan manfaat pembangunan dari sektor pertambangan.
Reny berharap Jambore Pertambangan Sulteng 2026 dapat menjadi forum komunikasi dan kolaborasi yang efektif. Forum ini melibatkan pemerintah, perusahaan, masyarakat, akademisi, tenaga profesional, organisasi profesi, serta generasi muda untuk membahas pengelolaan tambang yang lebih baik.
“Tambang boleh selesai, sumber daya boleh berkurang, tetapi manfaat pembangunan harus terus hidup, masyarakat semakin sejahtera dan lingkungan tetap terjaga,” pungkasnya.