Solar dan LPG Terbatas, Sulteng Perjuangkan Kuota Tambahan
Diksi.net, Palu – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) sepakat memperkuat sinergi untuk mengatasi persoalan krisis energi, khususnya LPG bersubsidi dan BBM jenis solar, yang semakin krusial di wilayah ini.
Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido menerima audiensi dari pengurus Hiswana Migas Sulteng yang dipimpin langsung oleh Ketua Muhammad Abdulkadir Badjamal, Kamis (17/4/2025), di ruang kerja Gubernur.
Dalam pertemuan tersebut, Abdulkadir mengungkapkan persoalan ketimpangan alokasi energi di Sulteng. Ia menyebutkan bahwa kuota LPG bersubsidi dan solar di berbagai daerah tidak sebanding dengan pertumbuhan kebutuhan.
“Morowali mengalami lonjakan kebutuhan LPG karena jumlah pendatang yang meningkat drastis. Tapi hingga kini belum ada pembaruan data sebagai dasar kuota. Bahkan kota Palu mengalami penurunan kuota terus-menerus,” tegasnya.
Ia juga menyoroti ketatnya pengawasan terhadap penyaluran solar, terutama di Kota Palu, yang dinilai menyulitkan sektor industri lokal. Maraknya mafia solar yang menjual ke industri disebut-sebut sebagai pemicu pengawasan yang berlebihan.
“Kami butuh dukungan pemerintah untuk mengajukan tambahan kuota BBM, terutama solar, berdasarkan realisasi kebutuhan tahun sebelumnya,” tambahnya.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa Pemprov telah lebih dulu mengambil langkah strategis dengan menemui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.
“Hasilnya, BPH Migas berkomitmen membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso. Ini langkah awal memperkuat infrastruktur distribusi energi kita,” ungkap Anwar.
Ia menegaskan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah daerah dan Hiswana Migas agar negosiasi ke tingkat pusat lebih maksimal. Selama ini, menurutnya, advokasi dari daerah ke Kementerian ESDM dan BPH Migas masih belum optimal.
“Pemerintah tidak bisa jalan sendiri, begitu juga sektor swasta. Ini saatnya duduk bersama memperjuangkan kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Audiensi ini menjadi langkah awal penting bagi Pemprov Sulteng dan pelaku usaha migas untuk mengatasi kelangkaan energi serta membangun sistem distribusi yang adil dan merata di seluruh wilayah provinsi.
