Diksi.net, Sukabumi – Sulawesi Tengah terus berupaya menjadi pionir dalam pengembangan desa berbasis digital melalui program Smart Village yang mendapatkan dukungan dari Digital Access Program (DAP) di bawah naungan Kedutaan Besar Inggris. Program ini resmi dimulai setelah pelaksanaan Rembuk Program Nasional yang merupakan rangkaian dari Rural ICT Camp 2024, dihadiri oleh sejumlah tokoh internasional dan nasional di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
Acara tersebut dihadiri oleh Alessandra Lustrati, Kepala Pengembangan Digital Pemerintah Inggris, Amanda McLoughlin, Minister-Counselor British Embassy, Nils Brock, Co-Coordinator Community Networks Project, Gustaff H. Iskandar, Direktur Common Room, serta sejumlah pejabat dan tokoh Sulawesi Tengah seperti Sudaryano R. Lamangkona, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nudin Lasahido dari Roa Jaga Roa.
Nils Brock menyampaikan bahwa kerja sama antara DAP dan Sulawesi Tengah akan berlangsung mulai 2025 hingga 2027, berfokus pada pengembangan 132 desa melalui program Smart Village. “Kami mendukung langkah Pemprov Sulteng melalui program Smart Village dengan dukungan dari berbagai lembaga sosial, seperti Common Room dan Roa Jaga Roa,” ujarnya.
Gustaff H. Iskandar, Direktur Common Room, menambahkan bahwa Sulawesi Tengah dapat menjadi model percontohan di kawasan timur Indonesia untuk pembangunan desa berbasis internet atau Smart Village. “Sulawesi Tengah sudah menunjukkan keberhasilan dalam proyek bersama Roa Jaga Roa dan Dinas Komunikasi Provinsi,” kata Gustaff.
Program ini juga melibatkan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa mandiri digital, serta mencakup berbagai sektor seperti kesehatan, ketahanan bencana, perubahan iklim, dan pertanian. “Kami berharap keberhasilan di Ngata Toro dapat direplikasi di desa-desa lain di Sulawesi Tengah,” tambahnya.
Rural ICT Camp 2024 yang digelar di Desa Ujung Genteng, Sukabumi, mengusung tema “Konektivitas Pedesaan dan Ketahanan Iklim”. Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari 11 komunitas masyarakat dari 10 provinsi, serta sejumlah pejabat penting dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa PDTT, yang berdialog tentang kebijakan konektivitas dan ketahanan lingkungan di tengah perubahan iklim.