Gubernur Sulteng Tegaskan Pentingnya PAD dan Disiplin Pengawasan
Diksi.net, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menekankan pentingnya disiplin pengawasan serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2025. Rapat digelar bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sulteng di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat yang juga dihadiri Wakil Gubernur Reny Lamadjido dan Sekretaris Daerah Novalina itu, Anwar meminta OPD untuk lebih cermat dalam melaksanakan program yang sudah direncanakan. Ia mengingatkan agar kegiatan yang berpotensi tidak selesai tepat waktu segera dievaluasi.
“Kalau memang tidak memungkinkan dilaksanakan, lebih baik ditunda daripada menimbulkan masalah. Segera laporkan apa adanya, jangan direkayasa. Yang bisa jalan, lanjutkan. Yang rawan, hentikan,” kata Anwar.
Anwar menyoroti pentingnya PAD sebagai penopang utama fiskal daerah. Ia mengingatkan, mulai 2026 pemerintah pusat akan mengurangi transfer ke daerah sebesar 30 persen. Karena itu, OPD diminta lebih aktif menjalin akses program dengan kementerian terkait.
“Kita perlu kembali seperti sebelum 2014, aktif mengejar program ke pusat. Setiap OPD harus punya jalur di kementerian, tidak boleh pulang dengan tangan kosong. Itulah yang saya sebut APBD bayangan, kegiatan yang bisa kita tarik dari pusat,” ujarnya.
Anwar mencontohkan peningkatan pajak air permukaan sebagai salah satu upaya konkret menambah PAD. Menurutnya, pengawasan terhadap wajib pajak bukan hanya tanggung jawab Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), tetapi juga dinas lain.
“Bapenda itu ibarat striker. Tapi kalau tidak ada bola yang dioper dari OPD lain, bagaimana bisa cetak gol? Karena itu saya minta semua dinas melakukan pengawasan serius di bidang masing-masing,” katanya.
Selain soal PAD, Gubernur juga menekankan perlunya digitalisasi dalam tata kelola pembangunan. Ia menilai pemanfaatan teknologi seperti CCTV dan command center akan memperkuat pengawasan dan kontrol publik.
“Target kita jelas, pembangunan harus selesai tepat waktu, PAD meningkat, dan tata kelola pemerintahan bertransformasi menuju digital. Semua OPD harus bekerja cepat, disiplin, dan transparan,” tegas Anwar.
