Atasi Asap Karhutla dan Kelangkaan BBM, IESR Desak Pemerintahan Prabowo Ambil Langkah Darurat
Diksi.net, Jakarta – Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah konkret dan terukur dalam mengatasi dua krisis simultan yang menghantam masyarakat di sejumlah daerah, yakni kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kelangkaan bahan bakar minyak (BBM).
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menegaskan bahwa gabungan kedua persoalan tersebut telah mengancam kesehatan, keselamatan, hingga keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.
“Memburuknya kualitas udara akibat karhutla meningkatkan risiko kesehatan anak-anak, ibu hamil, hingga lansia. Di saat yang sama, kelangkaan BBM menghentikan mata pencaharian nelayan, petani, dan pelaku UMKM,” ujar Fabby dalam keterangannya di Jakarta.
Atas kondisi kritis ini, IESR mendesak pemerintah segera menetapkan status tanggap darurat di wilayah-wilayah yang terdampak paling parah. Penetapan status ini krusial guna memobilisasi sumber daya pemadaman darat maupun udara secara masif.
Guna melindungi masyarakat, Fabby mendorong pemerintah memperkuat fasilitas perlindungan kesehatan dengan membagikan masker N95 secara gratis, menyediakan ruang berudara bersih, serta menggratiskan layanan kesehatan bagi warga terdampak krisis pernapasan.
“Pemerintah juga perlu menjamin transparansi data kualitas udara secara berkala agar masyarakat dapat mengambil langkah perlindungan mandiri yang tepat,” tegasnya.
Terkait penanganan karhutla dari sisi hukum, IESR meminta tindakan tegas tanpa kompromi terhadap para pelaku pembakaran lahan, termasuk korporasi pemegang izin konsesi. Pemkot dan kementerian terkait didorong untuk tidak ragu mencabut izin usaha serta membawa pelanggar ke proses pidana.
Sementara untuk mengatasi krisis BBM, IESR mendesak Kementerian ESDM bersama PT Pertamina (Persero) segera memulihkan pasokan serta menambah kuota BBM Penugasan sesuai kebutuhan riil di lapangan.
“Penambahan pasokan harus disertai pengawasan ketat terhadap praktik penimbunan dan penyelewengan distribusi agar BBM benar-benar sampai ke tangan nelayan, petani, dan masyarakat yang membutuhkan,” tambah Fabby.
Selain penanganan teknis, IESR meminta pemerintah menyiapkan skema bantuan sosial darurat bagi pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatan akibat krisis kabut asap dan kelangkaan BBM.
Fabby menilai, terjadinya dua krisis ini secara bersamaan menelanjangi kerentanan nasional terkait tingginya ketergantungan pada BBM impor serta masih lemahnya tata kelola lahan di Indonesia.
“Setelah kondisi darurat teratasi, krisis ini harus menjadi momentum bagi pemerintahan Presiden Prabowo untuk mempercepat transisi energi terbarukan, mengeksekusi elektrifikasi transportasi, dan membenahi tata kelola lahan secara fundamental dari hulu ke hilir,” pungkas Fabby.