Mahasiswa Magister Administrasi Publik Untad Kunjungi DPRD Bandung, Dalami Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital
Diksi.net, Bandung – Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako (Untad) melakukan kunjungan studi lapangan ke DPRD Kota Bandung, Selasa (12/5/2026). Kunjungan ini bertujuan memperdalam pemahaman mengenai inovasi pelayanan publik berbasis teknologi dan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari mata kuliah Inovasi Pelayanan Publik. Rombongan mahasiswa beserta dosen pendamping disambut langsung oleh Sekretaris DPRD Kota Bandung, Yasa Hanafiah, beserta jajaran pejabat struktural di lingkungan Sekretariat DPRD.
Dalam pertemuan tersebut, mahasiswa mendapatkan pemaparan mendalam tentang berbagai inovasi tata kelola pemerintahan yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandung. Fokus utama meliputi pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik serta penguatan fungsi pengawasan legislatif.
Yasa Hanafiah mengapresiasi kunjungan akademik dari Universitas Tadulako. “Kegiatan seperti ini sangat penting untuk memperkuat kolaborasi antar daerah dalam mengembangkan pelayanan publik berbasis inovasi dan teknologi,” ujarnya.
Diskusi berlangsung interaktif. Mahasiswa aktif bertanya tentang strategi penerapan inovasi yang dapat direplikasi di daerah asal, tantangan implementasi sistem digital, serta pola integrasi layanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Untad, Prof. Dr. Mustainah, M.Si, menjelaskan bahwa kunjungan lapangan ini merupakan implementasi metode pembelajaran case-based method.
“Kami sengaja memilih Kota Bandung karena dikenal konsisten menjadi salah satu daerah terdepan dalam inovasi pelayanan publik di Indonesia. Mahasiswa perlu melihat langsung praktik baik yang telah berhasil diterapkan di daerah lain,” kata Prof. Mustainah.
Menurutnya, melalui kunjungan ini mahasiswa diharapkan memahami kolaborasi antara regulasi, komitmen pemerintah, dan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi publik. Pengalaman tersebut diharapkan melahirkan gagasan baru yang dapat diterapkan di Sulawesi Tengah.
Prof. Mustainah menambahkan bahwa mahasiswa mendapatkan wawasan mendalam mengenai tiga pilar utama tata kelola DPRD Kota Bandung yaitu fungsi legislasi, budgeting, dan controlling (BCL) dimana proses penyusunan regulasi yang solutif, penganggaran berorientasi publik, dan pengawasan internal yang ketat.
Juga penyerapan aspirasi masyarakat yang memproses mekanisme pengelolaan aspirasi, keluhan, dan kebutuhan masyarakat secara cepat, transparan, dan terintegrasi ke dalam kebijakan kota.
“Kami berharap pengalaman empiris ini memicu daya kritis dan inovatif mahasiswa. Sekembalinya ke Sulawesi Tengah, mereka dapat menjadi agen perubahan yang menghadirkan inovasi pelayanan publik yang berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Prof. Mustainah.