Wagub Sulteng Lantik Pimpinan BAZNAS, Dorong Profesionalisme Pengelolaan Zakat
Diksi.net, Palu – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, resmi melantik pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2025–2030 di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (25/11/2025). Pelantikan ini menandai dimulainya kepengurusan baru yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola zakat di provinsi tersebut.
Susunan pimpinan BAZNAS Sulteng tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.871/420/Ro.Kesra-G.ST/2025.
Dalam sambutannya, Wagub Reny menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen strategis dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan sosial. Ia menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat.
“Pengelolaan zakat tidak bisa dilakukan secara biasa. Harus terukur, profesional, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Wagub juga mengapresiasi kinerja pimpinan BAZNAS periode sebelumnya, namun menegaskan bahwa kepengurusan baru perlu menghadirkan standar kerja yang lebih adaptif, efektif, dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Ia meminta program-program BAZNAS difokuskan pada kebutuhan mendesak, seperti penguatan ekonomi masyarakat kurang mampu. Program yang telah berjalan—antara lain pemeriksaan kesehatan gratis, perkawinan massal, sunatan massal, pengobatan gratis, serta dukungan ekonomi bagi warga rentan diminta untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan.
Wagub Reny juga menyoroti pentingnya legalitas kependudukan sebagai syarat akses bantuan pemerintah. Menurutnya, program perkawinan massal bukan sekadar seremoni, melainkan solusi nyata bagi warga yang membutuhkan dokumen resmi agar dapat menerima bantuan sosial.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lanjutnya, berkomitmen memperkuat sinergi dengan BAZNAS dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh program pemerintah, mulai Asta Cita Presiden hingga program unggulan Pemprov Sulteng “9 BERANI”, diharapkan saling melengkapi.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan nilai spiritual dalam birokrasi. Melalui Program BERANI Berkah, pemprov kembali membiasakan penghentian aktivitas kantor saat waktu salat tiba sebagai wujud penerapan nilai religius dalam pelayanan publik. Rlis
